Polda Sulsel Kantongi Calon Tersangka Korupsi BPNT di Empat Kabupaten

September 4, 2021 - Armada

Makassar. News Armada.com – Ramai pemberitaan bahwa  di empat kabupaten-nya Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi target aparat penegak hukum atas dugaan penyelewengan/ korupsi penyaluran dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kabupaten yang bersangkutan yaitu Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Takalar adalah merupakan wilayah yang ditarget.

Seperti yang dikutip dari net. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri menegaskan secara terbuka kalau kasus dugaan korupsi BPNT ini menjadi atensi khusus. ”Kasus BPNT ini kasus atensi karena terkait Covid-19 atau penyelewengan,” tuturnya

Kombes Widoni menyatakan bahwa kasus semacam ini merupakan kasus kejahatan kemanusian. “Terbilang kejahatan kemanusiaan,” ucapnya.

Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel menelusuri persoalan tersebut. Hal ini juga dibenarkan oleh Kasubdit III Korupsi Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Fadli.

Dalam penjelasannya kalau BPNT tersebut sumbernya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang disalurkan ke daerah-daerah.

“Ada empat kabupaten yang diperiksa tim terkait penyaluran BNPT yang bersumber dari Kemensos,” tuturnya.

“Masing-masing di Kabupaten Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, dan Takalar,” jelasnya, Kamis (26/8/2021).

Beragam indikasi bermunculan di empat kabupaten tersebut. Kompol Fadli mengungkap, banyak ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum, seperti ada pemotongan nilai yang diterima masyarakat.

Nilai potongan tersebut cukup besar, jika dikali dengan jumlah penerima manfaat, nilainya cukup besar,” katanya.

Kompol Fadli menyatakan, pihaknya berjanji jika hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sudah selesai, maka akan menetapkan tersangkanya. “Itu tinggal menunggu audit dari BPK,” katanya.

“Nama-nama calon tersangka sudah ada dan jelas. Kita tunggu saja audit BPK, langsung kita terima, akan kita tindak lanjuti untuk penetapan tersangkanya,” tegas Fadli.

Dalam kasus dugaan korupsi BPNT ini, para calon tersangka melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengurangi nilai bantuan yang akan diserahkan kepada penerima bantuan atau masyarakat kurang mampu.

“Ada kekurangan nilai dalam bantuan itu. Misalnya dari bahan pokok yang harganya sekian, malah ada pemotongan,” ungkapnya. (Askari LMP)