Sosialisasi Pergub, Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan WBS Dibuka Oleh Sekprov

Juli 26, 2021 - Armada

Makassar, News Armada.com – RAPAT Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (PPBK) dan Whistle Blower System (WBS) telah dibuka secara resmi oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) Abdul Hayat Gani di Baruga Lounge, Makassar, Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (22/7/2021).

Dalam kesempatan itu, Abdul Hayat Gani menyampaikan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, salah satu fokus dan sasaran pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah pengawalan reformasi birokrasi terhadap perangkat daerah dalam membangun Sub Area penguatan pengawasan, diantaranya adalah penanganan benturan kepentingan penanganan laporan pengaduan.

Menurutnya, dengan adanya Pergub Sulsel Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, sebagai kerangka acuan bagi perangkat daerah dengan menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, menegakkan integritas dan mengatasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja penyelenggara demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, adil, transparan, efektif, dan efisien.

Untuk itu, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dan melaksanakan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.

Pelaksanaan WBS merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan peraturan pemerintah Republik Indonesia (RI) Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“WBS adalah pengendalian/pengawasan internal untuk mencegah tindak pidana korupsi dengan tujuan memperkuat penerapan praktik good governance. Adapun aplikasi telah dibangun inspektorat daerah Prov Sulsel dan dapat diakses pada www.wbs.sulselprov.go.id namun masih membutuhkan pengembangan dan sosialisasi lebih lanjut,” ungkapnya.

Manfaat dari WBS tersebut menjadi media informasi bagi APIP dalam deteksi dini (early warning system) dan langkah preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

📸 Pewarta : Tim Investigasi

✏️ Editor     : Abel S Usmanji