PKN Terima Penghargaan dari Pemerintah sesuai dengan  PP No. 43 Tahun 2018

Juli 15, 2021 - Armada

Jakarta, News Armada.com – Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol. Guruh Arif Darmawan, S.I.K., M.H, menyerahkan penghargaan kepada Pemantau Keuangan Negara (PKN)  pada tanggal 29 Juni 2021, di Mako Polres Metro Jakarta Utara Jalan Yos Sudarso No.1 Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara. Penghargaan itu di berikan Kapolres atas peran serta PKN dalam melaporkan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Jakarta Utara, demikian di sampaikan Patar Sihotang SH. MH sebagai ketua Umum PKN kepada pada saat temu pers.

Sambil memperlihatkan foto tanda terima laporan dugaan korupsi ke Polres Jakarta Utara, Patar Sihotang menjelaskan secara rinci yang berawal dari informasi masyarakat bahwa ada dugaan korupsi di Sudin Dinas Pendidikan  Jakarta Utara, pada pengadaan barang lampu led untuk sekolah  di SMA se Jakarta Utara dengan anggaran RP 1.9 Milyard. Menurut sumber, ada dugaan Mark Up harga, selanjutnya atas informasi ini  PKN melakukan permintaan informasi publik sesuai mekanisme UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, setelah mendapatkan Dokumen Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tim PKN lapangan melakukan investigasi dan pengecekan harga lampu led di Glodok dan Harco Mangga Dua dan di Internet untuk mengetahui harga pasaran pembuatan lampu led yang di gunakan di Sekolah SMA. Saat itu  PKN  menemukan perbandingan harga  tinggi antara harga di RAB kurang lebih 15 Juta per unit, sedang di Glodok dan di pasaran hanya sekitar 6 juta. Atas temuan ini Tim analisi PKN melakukan analisis dan membuat konstruksi hukum dan selanjutnya melaporkan ke pihak penyidik Polres Jakarta Utara sesuai dengan amanat PP nomor 43 tahun 2018  pasal 2 menyatakan Rakyat berhak mencari, memperolah dan melaporkan dugaan korupsi.

Lebih lanjut Patar Sihotang menjelaskan, setelah laporan diantar ke Polres, berselang 7 hari ada panggilan dari Tipikor Polres untuk di minta keterangan sebagai pelapor, dan saat itu 2 orang tim PKN  di periksa sebagai pelapor dan selanjutnnya pihak Polres melakukan penyelidikan dan meminta tim auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  untuk menghitung kerugian negara, dan oleh  tim BPKP menemukan kerugian negara yang selanjutnnya pihak Polres meningkatkan kasus menjadi penyidikan dan menetapkan tersangkanya.

“Selanjutnya setelah terpenuhi semua unsur-unsur penyidikan, lalu di serahkan   ke  Kejaksaan  dan pihak Kejaksaan menyerahkan P21 dan di proses secara hukum di Pengadilan Tipikor DKI Jakarta dan pelaku korupsi di nyatakan bersalah dan di putuskan di penjara selama 1 tahun dan sudah mempunyai status Hukum Tetap (Incrah ),”  ucap Patar.

Patar juga menjelaskan, bahwa setelah laporan PKN sudah  di proses di pengadilan tipikor dan sudah berkekuatan tetap (Incrah ) selanjutnya PKN memohonkan  penghargaan dan lencana serta premi sesuai amanat pasal 13 PP 43 Tahun 2018.

Pasal 13 (l) Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.

Dan atas PP 43 tahun 2018 Kapolres Jakarta Utara memberikan penghargaan ini kepada PKN  yang diberikan sebagai penghargaan kepada masyarakat yang aktif dan yang telah melaporkan dugaan korupsi  ke pihak penyidik, Patar menjelaskan.

“Harapan PKN, agar masyarakat terpanggil untuk membela negara sesuai amanat pasal 27 dan pasal 30 UUD 45  dengan Impelementasinya ikut serta membrantas dan mencegah  korupsi sesuai perintah dan amanat PP 43 tahun 2018, agar Indonesia bersih dari korupsi dan tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita perjuangan para pahlawan kemerdekaan,” terang Patar Sihotang sambil berlau meninggalkan Polres Jakarta Utara.

📸 Pewarta : Muh. Ali/Buri

✏️ Editor     : Abel S Usmanji