Bohong Anggota DPRD Kab. Wajo, Penerima Aspirasi Ingkar

Juli 8, 2021 - Armada

Oleh : Muh. Akbar (Ambo Ela)

Aktivis & Pemerhati Aspirasi Rakyat

Lucunya para pecundang kekuasaan ketika orang-orang yang ditunjuk untuk mewakili rakyat tidak lagi amanah dan prihatin mendengarkan teriakan – aspirasi yang didengungkan segenap rakyat kabupaten Wajo, malah terkesan memihak untuk kepentingan perut semata.

Hal itu-pun dirasakan oleh teman-teman yang tergabung dalam organisasi Aliansi Pemuda Menggugat (APM). Dimana teman-teman mempertanyakan integritas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang di anggap telah membohongi pemuda/rakyat yang membawa aspirasi di gedung penerimaan aspirasi DRPD tersebut, pada tanggal 9 Juni 2021, terkait bobroknya sistem rekrutmen dan penunjukan E-Warung dan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) atau Sembako.

Adanya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berinisial AAG yang ikut menggerogoti program ini, dengan menunjuk Agen yang tidak layak atau tidak sesuai syarat sebagaimana diatur dalam Panduan Pedoman Umum ( Pedum ).

Kami menegaskan, selama ini program BPNT di Kabupaten Wajo telah di jadikan lahan garapan baru bagi penguasa untuk mendapatkan pundi-pundi simpati dari masyarakat, bahkan terkesan program ini diduga dijadikan sebagai alat tunggangan politik, baik pihak Bupati Wajo maupun para anggota dewan pengkhianat rakyat. Hal ini kami ungkap karena miris dengan janji busuk para anggota dewan yang pada tanggal 9 Juni 2021 telah berjanji yang melalui perwakilan penerima aspirasi Andi Widman Hamsah kepada kami dan teman-teman untuk segera di lakukan Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pihak Dinas Sosial (Dinsos), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Koordinator Daerah (Korda), Sekretaris Daerah (Sekda) serta Bupati, namun nyatanya sampai detik ini tidak terealisasi, bahkan melalui mulut Widman Hamsah berjanji membentuk tim untuk mengusut adanya permasalahan seperti ini.

Kami juga meminta agar Bupati  Wajo dapat dipanggil dalam RDPU tersebut, sebab kami ingin mendengarkan apa alasan bupati, sehingga tidak mencairkan atau menganggarkan Dana Sharing PKH, padahal diketahui bersama bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Bupati wajib menganggarkan Dana Sharing minimal 5% dari total anggaran yang diturunkan pemerintah pusat  melalui program atau dana penerima PKH. Selain itu kami juga ingin tahu bahwa apakah benar Bupati telah merekomendasikan supplier/pemasok pangan H. Ibrahim dan Sulastri atas issu ini. Namun permintaan kami untuk RDPU tidaklah terealisasi atau tidak diakomodir oleh dewan terhormat hingga opini ini diterbitkan.

Kebohongan atau janji yang diumbar anggota dewan kabupaten Wajo tertanggal 9 Juni 2021, dimana kami di terima oleh Andi Widman Hamsah dan kawan – kawan itu merupakan tindakan pengkhianatan kepada rakyat. Maka dari itu, agenda waktu dekat ini teman-teman APM akan kembali menyuarakan suara rakyat dalam aksi “Demo jilid II” sebagai bentuk kekecewaan serta ketidak percayaan rakyat kepada pemerintah, khususnya DPRD Kabupaten Wajo yang terhormat.