Satu Dari Tiga Terpidana Penjualan Lahan Tahura Resmi di Tahan Kejari Bulukumba

Juni 30, 2021 - Armada

Bulukumba, Newsarmada.com – Satu dari tiga terpidana kasus penjualan lahan Taman Hutan Raya (Tahura) di Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), akhirnya resmi di tahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari Bulukumba, Andi Thirta Massaguni mengatakan, bahwa Abbas Mustari yang juga merupakan mantan Camat Bontobahari, pada Selasa (29/06/2021) telah resmi ditahan.

Eksekusi penahanan kepada Abbas Mustari dilakukan pihak Kejari Bulukumba setelah menerima putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) bernomor 26K/Pidsus/2021 tertanggal 14 April 2021. Berdasarkan putusan MA, kini Abbas Mustari di tahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar.

Dalam kasus ini, Abbas Mustari berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dan juga menerbitkan akta jual beli (AJB) di lahan Tahura itu.

“Iya, berdasarkan putusan MA RI  yang kami terima nomor 26K/Pidsus/2021 tanggal 14 April 2021, maka terpidana Abbas Mustari telah resmi kami tahan di Lapas Kelas I Makassar pada hari ini, Selasa 29 Juni 2021, dia di vonis 1 tahun penjara dipotong masa tahanan” jelas Thirta

Ada tiga terpidana dalam kasus ini, selain Abbas Mustari, juga ada Muhammad Najib dan Muhammad Usman (almarhum).

Namun, eksekusi penahanan baru dilakukan ke terpidana Abbas Mustari, karena baru satu surat putusan yang diterima pihak Kejari Bulukumba dari Mahkamah Agung.

Thirta menceritakan, pihaknya telah melakukan panggilan dengan mengirimkan surat yang dilampirkan dengan putusannya, kepada Abbas Mustari sejak Jumat (25/6/2021) lalu.

Dan yang bersangkutan, tambah Thirta, secara patuh hingga akhirnya hari ini eksekusi putusan tersebut dilaksanakan.

Sebelumnya, Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Makassar, memvonis bebas tiga tersangka. Namun, penyidik Pidsus Kejari Bulukumba melakukan upaya kasasi ke MA.

Upaya kasasi yang dilakukan penyidik Pidsus Kejari Bulukumba akhirnya membuahkan hasil dengan terbitnya putusan Mahkamah Agung dan menetapkan ketinganya terlibat dalam penjualan tanah negara seluas 41,2 hektar sehingga membuat negara mengalami kerugian kurang lebih Rp3 Miliar. (*)

(Redaksi)