BPNT Kab. Wajo Digerogoti Oknum, APM Soroti Dinsos

Juni 26, 2021 - Armada

Wajo, News Armada.com – Aliansi Pemuda Menggugat (APM) menyorot Dinas Sosial (Dinsos)  Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) adanya kekisruan yang berkepanjangan pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),  Rabu (9/6/2021).

Aksi unjuk rasa yang dilakukan APM kali ini di empat titik yaitu, depan kantor Bank Mandiri Cabang Kabupaten Wajo, depan kantor Dinsos Kabupaten Wajo, depan kantor bupati Wajo, dan depan kantor DPRD Wajo. Dimana aksi unjuk rasa tersebut, APM menilai kurangnya pengawalan yang berakibat pemotongan BPNT telah dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Koordinator Lapangan (Korlap) Muh. Saenong menyayangkan kejadian tersebut sehingga kepercayaan masyarakat menurun. “Pimpinan cabang Bank mandiri Kabupaten Wajo tidak pantas lagi di percaya,” kata Korlap Muh. Saenong.

Muh. Saenaong juga menyampaikan, bahwa Bank Mandiri mempunyai peran penting terhadap kelancaran program BPNT khusunya di Kabupaten Wajo.

Karena kata Muh. Saenong, Bank Mandiri cabang kabupaten Wajo mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan atau menunjuk langsung e-warung, akan tetapi fakta dilapangan tidak sesuai apa yang kemudian diharapkan oleh masyarakat.

Penanggung Jawab aksi APM Muh. Akbar yang kerap dipanggil Ambo Ela sempat menarik keluar perwakilan pimpinan cabang Bank Mandiri untuk memberikan sikap pada demostrasi yang sedang berorasi.

“Dia selaku pimpinan cabang berjanji akan menjawab secara tertulis terkait tuntutan kami 1 X 24 jam, akan tetapi sampai saat ini pimpinan cabang Bank Mandiri belum merespon terkait apa tuntutan kami,” kata Muh. Akbar (Ambo Ela).

Ambo Ela menjelaskan kepada awak media, bahwa terkait penyaluran BPNT di kabupaten Wajo sangat disayangkan, pasalnya pemilik Kartu Keluarga Sejahtera dalam setahun terakhir belakangan ini Saldo Nol rupiah hingga membuat sedih para Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ). Kejadian ini sangat jelas di warnai oleh dugaan tindak pidana penyalagunaan kewenangan dan korupsi yang di lakukan oleh oknum-oknum e-warung yang telah menggerogoti BPNT, jelas keterkaitannya juga beberapa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau yang diberikan tugas sebagi pendamping KPM.

“Hal tersebut memicu kami untuk turun ke jalan memperjuangkan hak rakyat. Kemudian meminta kepada Pemerintah Daerah dan Pusat serta aparat penegak hukum agar segera melakukan evaluasi kepada e-warung dan TKSK yang terbukti melanggar regulasi atau melakukan proses hukum sebagaimana yang di amanatkan oleh UU,” tegas Ambo Ela.

📸 Pewarta : Tim Investigasi

✏️ Editor     : Abel S Usmanji