Oknum BPNT Lempar Batu Sembunyi Tangan

Mei 26, 2021 - Armada

Bantaeng, News Armada.com – Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya, program demi program telah dibuat agar senantiasa masyarakat dapat terbantu dalam meringankan beban hidup.

Adanya program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) pemerintah berharap kepada Keluarga Penerima Mamfaat (KPM) dapat menikmati dan mengambil yang digelontorkan atau disalurkan oleh pemerintah ditempat-tempat yang sudah ditentukan.

E-warung dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur di Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Banteng, Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan dibantu oleh supplier, seperti :
1. Hj. Lina memasok ayam potong seberat 1 Kg per Kepala Keluarga (KK)
2. Basri memasok telur 2 Rak per KK
3. Zainuddin (Udin) memasok beras 10 Kg per KK.

Bila melihat secara kasat mata sediahnya masyarakat sejahtera lantaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai KPM dan dibuat pemerintah untuk kebahagian rakyat itu sendiri.

Program inilah diduga telah dimamfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya yang dipertanyakan oleh masyarakat Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang sebagai KPM, Rabu (26/5/2021).

“Saya tergolong miskin bahkan fakir merasah dibodohi oleh pihak BRI, bagaimana tidak, kartu ATM saya setiap digesek saldonya selalu nol sedangkan PINnya cuma pihak BRI yang tahu karena pihaknya yang buatkan kami buku tabungan dan nomor PIN,” rintih salah satu KPM yang belum mau di mediakan namanya.

Lanjutnya menyampaikan kalau dirinya terkadang merasa malu bila sudah mendapatkan giliran dari antrian berjam-jam lalu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) miliknya digesek didepan orang banyak dan hasilnya nihil atau tanpa ada saldo.

“Katanya sudah perbaikan data seluruh Indonesia dan nama saya terdaftar di kementrian sosial tapi nyatanya malah orang yang punya mobil, motor dua, rumah batu, gaji Lima Juta keatas selalu dapat dan orang-orang yang dekat dengan keluarga Kepala Desa, keluarga RW, keluarga RT semuanya selalu dapat PKH, inikan namanya merampok uang rakyat, merampok uang orang miskin,” ungkapnya.

Ditambahkan pula kecurigaannya terhadap pelaksana PKH bahwa kinerja dari berbagai pihak tidak signifikan bahkan ada dugaan menyalahgunakan jabatan. “Sepertinya tidak ada pemantauan dari Kadis dan Korda selaku Tim teknis sehingga bila ada data bermasalah di lapangan, masing-masing pihak saling menyalahkan bahkan pendamping ikut menyalahkan pengelolah e-warung, bagaikan ungkapan pepatah, lempar batu sembunyi tangan,” ujarnya.

📸 Pewarta : Tim Investigasi 

🖋️ Editor.    : Abel S Usmanji