Potret Jurnalistik “Karut-Marut” Pengelolaan BPNT di Kabupaten Soppeng

April 30, 2021 - Armada

Soppeng, Newsarmada.com – Karut-marut permasalahan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di sejumlah wilayah di Kabupaten Soppeng, menuai keluhan dari beberapa masyarakat. Bantuan pemerintah untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dikeluhkan sejumlah warga yang sebelumnya terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT namun tiba-tiba per-Januari 2021 bahkan ada yang sampai bulan April 2021 tidak lagi mendapatkan bantuan.

Bantuan yang menyasar KPM dengan penyaluran bantuan berupa beras 14 kg, telur 1 rak, dan daging ayam sangat diharapkan sejumlah KPM dibeberapa wilayah di kabupaten Soppeng, apalagi bertepatan dengan bulan Ramadhan.

Di seluruh kabupaten/kota termasuk kabupaten Soppeng, program BPNT digawangi oleh Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten dan dikerjasamakan dengan bank, namun fakta dilapangan ternyata banyak mengalami polemik dan kejanggalan. Mulai dari persoalan persaingan agen penyalur barang, agen E-Warong hingga ke persoalan tidak sesuai kualitas barang yang diterima KPM.

Ironisnya lagi dari sejumlah polemik yang terjadi, ternyata masalah saldo “0” atau tidak adanya saldo dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) KPM juga menjadi biang penyebab rentetang keluhan terus mengalir hingga saat ini. Hal tersebut dipicu banyaknya KPM yang pada bulan Januari masih menerima bantuan, namun pada penyaluran Maret dan April tiba-tiba tidak menerima lagi, yang berdampak pada beberapa saldo KPM tiba-tiba bak ditilep tuyul alias “0” rupiah.

Carut marut pengelolaan BPNT di kabupaten Soppeng berdasarkan hasil penelusuran jurnalistik Newsarmada.com banyak menyita perhatian sejumlah kalangan. Terlebih dengan selisih harga komoditi yang diperoleh E-Warong dan pemasok serta peran TKSK semakin menjadi magnet perhatian dari berbagai kalangan. Akibatnya pendamping kecamatan dan E-Warong tidak luput dari tudingan sejumlah pihak bahwa keduanya sedang berselingkuh menikmati keuntungan masyarakat miskin.

Salah satu KPM BPNT yang berhasil di wawancarai Newsarmada.com inisial “S” warga kecamatan Marioriwawo, kabupaten Soppeng mengaku sedih setelah dirinya ke E-Warong¬† hendak mengecek apakah dirinya sudah bisa membawa pulang bantuan atau tidak, dengan bantuan E-Warong ternyata saldo di KKSnya masih “0” alias zonk, padahal, dia sangat membutuhkan bantuan tersebut.

“Saya sudah berapa kalimi bolak-balik pak, tapi hasil “0” terus. Kalau sedih tentumi pak, selain itu malu-maluki juga kasian pak, kalau adaki ditempat penyaluran sementara tidak menentengki pulang, na adaji namata disitu,” ujar “S” dengan nada lirih.

Selain “S” KPM berinisial “R” warga kecamatan Liliriaja, kabupaten Soppeng kepada Newsarmada.com juga mengaku kecewa, pasalnya biasanya setiap bulan dia menukar uang dalam kartu untuk mendapatkan BPNT. Bahkan, ia mengaku sudah lama tercatat sebagai KPM. Namun sejak bulan Maret dan April, iya terpaksa harus gigit jari dan berlapang dada menyaksikan kerabatnya pulang kerumah dengan tentengan bantuan pemerintah.

Kendati demikian kedua KPM yang sempat ditemui Newsarmada.com masih tetap berharap semoga saja pada penyaluran bulan Mei mereka bisa menerima bantuan lagi.

Selain masalah saldo “0” beberapa KPM juga keluhkan kerap mengalami keterlambatan penerimaan bantuan pangan dari pemerintah. Keterlambatan penyaluran ternyata terkendala dengan mesin Electronic data Capture (EDC) E-Warong rusak dan tidak berfungsi.

Penanggung jawab E-Warong dibeberapa lokasi di kabupaten Soppeng saat dikonfirmasi pada Rabu (27/04/2021) mengatakan bahwa mesin EDC di warungnya sudah lama rusak bahkan ada kerusakannya sudah berulang tahun yang pertama. Sejumlah E-Warong yang mengeluhkan kerusakan mesin EDC juga sudah melaporkan ke pihak bank untuk mendapatkan penggantian mesin EDC baru namun sampai saat ini belum juga ada penggantinya.

Karena terjadinya kerusakan pada mesin EDC di beberapa E-Warong, tak ayal membuat membuat beberapa E-Warong terpaksa harus meminjam mesin EDC E-Warong di desa tetangganya. Akibatnya penyaluran bantuan di wilayah itu kerap mengalami keterlambatan.

Akibat sering mengalami keterlambatan, membuat beberapa KPM mengeluhkan hal tersebut, bahkan penanggung jawab E-Warong pun mengeluh karena kendala itu membuat banyak stock pangan untuk masyarakat mengalami kerusakan bahkan busuk, akibatnya pemilik warung kerap harus mereturn barang tersebut. (*)