Pansus Covid-19 DPRD Bulukumba Tetapkan Delapan Rekomendasi dalam Rapat Paripurna

April 29, 2021 - Armada

Bulukumba, Newsarmada.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bulukumba, provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) gelar Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Paripurna Kantor DPRD Bulukumba pada Kamis (29/04/2021). Terdapat dua agenda penyampaian dalam rapat paripurna istimewa yang digelar DPRD Bulukumba yaitu rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) bupati Bulukumba Tahun Anggaran (TA) 2021 dan rekomendasi pansus Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2020 dan pansus Covid 19.

Ketua DPRD Bulukumba H. Rijal saat mengawali rapat menyampaikan bahwa LKPJ kepala daerah tahun 2020 dibahas DPRD secara internal, dan hasil pembahasannya dituangkan melalui surat keputusan dalam bentuk rekomedasi DPRD kepada bupati Bulukumba.

Melalui pansus Covid-19 DPRD Bulukumba memberikan delapan rekomendasi. Delapan rekomendasi tersebut ditujukan langsung ke Pemkab Bulukumba yakni terkait insentif tenaga kesehatan dan medis yang belum terbayarkan baik dari Puskesmas dan Rumah Sakit priode bulan Juni hingga Desember 2020. Pansus merekomendasikan Pemerintah Daerah (Pemda) agar segera melakukan verifikasi data dan audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk dapat diakui sebagai hutang di TA 2020.

Rekomendasi selanjutnya  Pemda diminta untuk menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola dana refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 untuk segera menyelesaikan hutang tertunggak di TA 2020.

Berikutnya rekomendasi pansus ditujukan kepada APIP agar melakukan pemeriksan kepada oknum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang melakukan penyalahgunaan jabatan dan melakukan intervensi kepada penerima insentif tenaga kesehatan.

APIP juga direkomendasikan agar melakukan pemeriksaan terkait ditemukannya bukti pemotongan uang insentif perjalanan dinas rujukan pasien positif covid-19 tenaga kontrak di Dinas Kesehatan Bulukumba untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Rekomendasi selanjutnya Pemda diminta membuat standar ambang batas toleransi kenaikan harga barang dan jasa khususnya pada kondisi darurat alam dan non alam sebagai referensi pijakan agar pengadaaan barang dan jasa dapat terkendali dan terukur.

Rekomendasi keenam Pemda diminta segera melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Rekomendasi selanjutnya Pemda diminta segera mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi kekurangan bantuan logistik di tiga Kecamatan yakni Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Rekomendasi terakhir pansus meminta Pemda untuk memperketat penerapan protokol kesehatan guna pencegahan penularan Covid-19 cluster pasar.

Anggota pansus Covid 19, Juandy Tandean yang akrab disapa JT yang ditemui seusai rapat paripurna, mengharapkan agar seluruh rekomendasi  yang telah dibahas DPRD, dapat segera ditindaklanjuti bupati Bulukumba bersama jajarannya.

“Tadi kita sudah sampaikan dalam rapat paripurna, kita berharap Pak Bupati segera menindaklanjuti rekoemendasi ini terkhusus di OPD terkait,” harap JT.

Sebelumnya dalam rapat paripurna itu juga JT meminta bupati Bulukumba agar tidak menutup mata terkait masalah dugaan pungli di pasar yang disinyalir terjadi secara terselubung dan sistematis.

Selain dari pada itu legislator partai Golkar itu juga menyinggung soal honor tenaga kesehatan yang lebih tujuh bulan belum dibayarkan untuk segera dibayarkan.

Laporan : Jusman

Editor : Abel S