Pembatas Jalan di Jl. Sam Ratulangi di kembalikan posisi semula

April 19, 2021 - Armada

Bulukumba -Armadanews.com- Rapat Dengar Pendapat(RDP) Lintas komisi yang dilaksanakan oleh dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bulukumba Senin 19 April 2021 di ruang rapat paripurna lama, kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari polemik pembongkaran pembatas atau median jalan di ruas jalan Sam Ratulangi atau lebih tepatnya di depan SPBU pemilik PT Rahmat yang dianggap menyalahi prosedur atau regulasi yang berlaku.

Ketua DPRD dalam memimpin rapat tersebut menyampaikan bahwa pembongkaran aset daerah tidak diketahui ataupun disetujui oleh DPRD sebagai lembaga legislatif yang membahas dan menetapkan anggaran, dimana kita ketahui bahwa pembatas jalan yang ada di Jalan Sam Ratulangi merupakan aset daerah yang anggarannya dibahas dan ditetapkan oleh DPRD, sangat wajar jika pembongkaran aset harus disetujui oleh DPRD dimana kita ketahui bersama bahwa pelaksana pemerintahan adalah DPRD bersama Bupati.

Anggota DPRD mengecam pembongkaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak seharusnya melakukan pembongkaran tersebut karena menurut PJ Sekda Ir. Andi Misbah Andi Wibowo bahwa pembatas jalan atau median jalan merupakan aset Pemda yang tercatat pada dinas PUTR, selanjutnya juga dijelaskan kan bahwa sebelumnya pihak SPBU telah bersurat Kepada Bupati Bulukumba perihal permohonan pembongkaran pembatas jalan yang ada di Jalan Sam Ratulangi Kemudian Bapak Bupati Bulukumba mendeposisi surat tersebut kepada asisten 2 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan.

Selanjutnya dalam penjelasannya Junaedi Abdullah selaku asisten 2 menjelaskan bahwa setelah menerima disposisi tersebut beliau melaporkan secara lisan kepada PJ Sekda, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi dengan menghadirkan dinas PUTR, Dinas Perhubungan dan Bidang Aset.

Sementara Kepala Bidang aset juga menjelaskan bahwa pihaknya hanya mendapatkan tembusan surat yang ditujukan untuk Dinas PUTR terkait rencana pembongkaran median jalan tetapi tidak mendapatkan surat pemberitahuan dari dinas PUTR. Selain itu juga Kepala Bidang aset menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pada pembatas jalan tersebut bukan pembakaran aset tapi hanya pemindahan aset jadi secara tidak langsung tidak mempengaruhi posisi neraca aset pada Pemda maupun dinas PUTR.

Dalam rapat ini juga diperoleh informasi bahwa dalam dokumen ukl-upl yang dimiliki oleh PT Rahmat tidak tertuang atau memuat terkait rencana permintaan pembongkaran pembatas jalan.

Tidak ada informasi jelas Siapa yang melakukan pembongkaran pembatas jalan tersebut sehingga ketua komisi D Muhammad Bakti beranggapan bahwa yang melakukan pembongkaran bukan OPD yang memiliki aset tersebut sehingga disimpulkan bahwa pembongkaran pembatas jalan tersebut menyalahi prosedur.

Pimpinan dan anggota DPRD sepakat merekomendasikan kepada opd terkait agar mengembalikan ke posisi semula pembatas jalan tersebut setelah itu dilakukan kajian secara bersama oleh pemerintah dan DPRD terkait kemacetan lalu lintas yang terjadi di ruas Jalan Sam Ratulangi.(Hms/Jusman)

Editor: Hendra